SIMDA

Sebagai bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah, BPKKD Bojonegoro mengadakan Bimbingan Teknis SIMDA versi 2.7 Berbasis Akrual pada tanggal 15-16 September 2014. Bimbingan Teknis ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan suatu daerah. Kajian di berbagai negara juga menunjukkan, kuatnya hubungan antara Bimtek  sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia dengan tingkat perkembangan bangsa yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan sosial budaya.

Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 

Untuk itu, Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memerlukan sistem yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah. Secara teori peraturan yang baru lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, akan tetapi praktik di lapangan sangat ditentukan oleh kualitas pejabat pelaksana.

Berkenaan dengan  hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro  mengadakan kerja sama dengan BPKP untuk melakukan Bimbingan Teknis agar dapat lebih memahami SIMDA Versi 2.7. Melalui Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan aparat agar dapat terampil memanfaatkan dan menggali peraturan sehingga mampu mengaplikasikan dalam mengelola dan menggunakan anggaran yang ada, dengan menjujung prinsip efektifitas, efisien, akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan terimah kasih kepada tim dari BPKP dan semoga kerjasama yang sudah baik selama ini dapat terus terjalin.